Isi Perjanjian Bongaya – Selamat tiba di portal hidupsimpel, portal masa depan pengetahuan Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ihwal isi perjanjian bongaya secara lengkap.
Baiklah tanpa basa-basi lagi berikut ini yaitu materinya ihwal isi perjanjian bongaya.
daftar isi
Pengertian Perjanjian Bongaya
Perjanjian bongaya yaitu perjanjian yang dibentuk ketika di masa perkembangan efek Belanda atau VOC di Indonesia. Kata bongaya sendiri diambil dari lokasi dibuatnya perjanjian tersebut, yaitu desa Bongaya. Adapun perjanjian tersebut yaitu perjanjian yang dibentuk dan disepakati oleh Belanda dan kerajaan Gowa pada tanggal 18 November 1667 tepatnya berlokasi di desa Bongaya. Awal mula dibuatkan isi perjanjian bongaya tersebut yaitu ketika kerajaan Gowa kalah dalam peperangan melawan Belanda, yang kemudian Belanda mendesak kerajaan tersebut semoga mau menciptakan perjanjian Bongaya. kedua belah pihak kemudian masing-masing mengirimkan perwakilannya, Sultan Hasanuddin dari pihak Kerajaan Gowa sedangkan Cornelis Speelman dari pihak Belanda.
Latar Belakang Perjanjian Bongaya
Salah satu latar belakang awal paling mula sebelum diadakan perjanjian tersebut yaitu kedatangan Belanda ke Nusantara melalui VOC yang mempunyai tujuan menguasai dan memonopoli rempah-rempah di Indonesia. Kerajaan Gowa juga termasuk wilayah yang ingin dikuasai oleh VOC, sebab kerajaan tersebut yaitu merupakan penghasil rempah-rempah terbesar dan terbanyak di Nusantara.
Supaya tujuannya tersebut berhasil, Belanda karenanya menggunakan siasat berkelahi domba. Kerajaan Gowa pimpinan Sultan Hasanuddin diadu domba dengan Kerajaan Bone pimpinan Aru Palaka.
Dengan liciknya, Belanda membantu salah satuk pihak tersebut yaitu Kerajaan pimpinan Aru Palaka, dengan membantu melalui pemberian senjata modern dan pasukan Belanda. Dikarenakan kalah dalam segi senjata dan jumlah pasukan, karenanya Kerajaan Gowa mengalami kekalahan. Akhirnya pada tahun 1667 Belanda memaksa kerajaan Gowa semoga mau menanda tangani perjanjian yang kemudian dinamakan perjanjian Bongaya.
Nih Videonya biar tambah jelas
Isi Perjanjian Bongaya
Perjanjian Bongaya atau Bongaja atau Bungaya yaitu perjanjian yang menyatakan perdamaian antara pihak Belanda dengan pihak kerajaan Gowa dan juga deklarasi kekalahan kerajan Gowa yang ditandangani Sultan Hasanuddin dan Cornelis Speelman. Adapun isinya yaitu:
1. Semua petinggi dan rakyat VOC Eropa yang ketika ini atau semenjak masa kemudian kabur dan masih berada di Makassar, semoga diserahkan ke laksamana
2. Semua peralatan baik senjata ataupun non senjata yang masih ada yang sebelumnya diambil dari kapal Leeuwin di Don Duango dan kapal Walvisch di Selayar supaya dikirim ke VOC.
3. Bagi seseorang yang terbukti membunuh orang pihak Belanda semoga secepatnya dieksekusi dan diadili oleh perwakilan Belanda.
4. Keharusan bagi raja dan darah biru Makassar bagi siapa saja yang mempunyai hutang untuk melunasinya dan mengganti rugi apabila melaksanakan kerusakan kepada VOC.
5. Pengusiran semua orang Eropa terlebih Portugis dan Inggris dari Makassar, dan tidak diperkenankan masuk atau bertransaksi jual beli di dalamnya.
6. Pembebasan VOC dari Bea Cukai dan pajak Ekspor impor
7. Pelarangan India, Jawa, Melayu, dan Aceh menjual kain dan semua barang dari China. Hanya VOC saja yang berhak untuk menjualnya. Apabila ketahuan, maka barangnya tersebut akan disita dan pelakunya dihukum.
8. Semua benteng yang berada di sepanjang pinggir pantai Makassar harus dirobohkan menyerupai Barombong, Pa’nakkukang, Garassi, Mariso, Boro’boso kecuali Sombaopu.
9. Pemberlakuan uang koin Belanda di wilayah Makassar.
10. Kerajaan Gowa harus menutup negerinya dari semua bangsa absurd kecuali Belanda.
11. Selama perjanjian ini disumpah, dibubuhi cap dan ditanda tangani, maka pihak Makassar harus mengirimkan 2 penguasa pentingnya dengan Laksamana ke Batavia dalam penyerahan perjanjian ini menuju Petinggi Hindia Belanda. Apabila perjanjian disepakati atau disetujui, maka petinggi Hindia Belanda berhak untuk menahan dua penguasa tersebut (Makassar) sesuai sampai waktu yang beliau inginkan.
12. Pembayaran ganti rugi kerajaan Gowa kepada Belanda sebanyak 250.000 rijksdaalders selama 5 isu terkini berturut-turut.
13. Semua pihak baik kerajaan Gowa dan Belanda harus bersumpah, menanda tangani perjanjian ini pada hari Jumat, 18 November 1667.
Akibat Perjanjian Bongaya
- Pihak Belanda secara praktis mendapat hak atas monopoli perdagangan yang berada di Sulawesi.
- Belanda dengan leluasa sanggup menciptakan benteng dan memaksa Makasar semoga menyerahkan semua benteng miliknya.
- Belanda sanggup mendapat dan memperluas daerah kekuasaannya sebab kewajiban Makassar untuk menyerahkan daerah kekuasaannya.
- Belanda dengan praktis mendapat rempah-rempah melalui mewajibkannya semua warga dan pemerintah untuk setor hasil alam.
- Pemerintah Makassar diwajibkan menyerahkan semua daerah bawahannya tanpa syarat dan tidak berbelit belit.
- Makassar tidak akan sanggup maju, sebab semuanya sudah diatur oleh pihak Belanda.
- Kerugian kerajaan Makassar dalam hal perekonomian, sebab semuanya harus diserahkan ke pihak Belanda.
Namun, perjanjian tersebut tidak berlangsung dalam jangka waktu lama, sebab Sultan Hasanuddin beserta para pasukan dan rakyatnya melaksanakan peyerangan terhadap Belanda. Sayangnya sebab terbatasnya prajurit dan kalahnya dalam hal persenjataan, karenanya Belanda sanggup mengalahkan Sultan Hasanuddin.
Perjanjian Giyanti
Perjanjian Giyanti yaitu hasil persetujuan antara pihak VOC dengan kerajaan Mataram melalui 2 perwakilan dari kerajaan Mataram yaitu Sultan Pakubuwana III dan juga Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755.
Perjanjian giyanti sendiri diambil dari nama desa yakni desa Giyanti yang ketika ini berganti menjadi Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo berada di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah.
Point dari perjanjian itu yaitu pembagian wilayah Mataram menjadi dua penggalan yaitu wilayah timur dan barat. Wilayah timur yaitu sepanjang Kali Opak yang dikuasai Sultan Pakubuwana III yang berada di Surakarta.
Untuk wilayah barat yaitu milik Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwana I yang berada di Yogyakarta. Selain itu, pihak VOC Belanda berhak menentukan siapa yang akan menguasai kedua kerajaan tersebut.
Latar Belakang Perjanjian Giyanti
Pangeran Mangkubumi menentukan bergabung dengan kelompok pemberontak, demi memenuhi laba pribadinya. Pada akhirnya, beliau bergabung dengan para penguasa untuk melawan pemberontakkan kelompok Pangeran Sambernyawa.
Tepat pada 10 September 1754, Hartingh yang merupakan anggota VOC bertolak dari Semarang dengan tujuan bertemu Pangeran Mangkubumi dan mengadakan negosiasi dengannya.
Perundingan tersebut bersifat tertutup dan hanya beberapa orang saja yang terlibat diantaranya Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Sedangkan di pihak VOC diwakili Hartingh pendampingnya Breton, Kapten Donkel, dan sekretarisnya, Fockens.
Intinya negosiasi tersebut berdiskusi ihwal pembagian wilayah Mataram. Dalam diskusi tersebut disepakati beberapa point diantaranya adalah
1. VOC memberi proposal ihwal pelarangan penggunaan gelar sunan pada Mangkubumi dan menentukan wilayah mana yang ingin Mangkubumi peroleh.
2. Pada akhirnya, Tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi tetap menggunakan gelar Sultan serta juga memperoleh separuh penggalan kerajaan.
3. Pantai Utara Jawa yaitu miliknya daerah VOC,
4. 4 November 1754 jarak sebulan kurang Paku Buwono III mengirim surat ke Gubernur Jenderal VOC terkait persetujuan penentuan Gubernur Jawa Utara dan juga Mangkubumi. Melalui hasil dari kesepakatan tersebut, lahirlah perjanjian giyanti.
Isi Perjanjian Giyanti
Pasal 1
Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga ‘abdurrahman Sayiddin Panotogomo Kalifattulloh atas separuh dari Kerajaan Mataram tersebut.
Pasal 2
Pengusahaan terjalinnya kerjasama antara rakyat yang dibawah kekuasaan VOC dengan rakyat Kasultanan.
Pasal 3
Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati harus melaksanakan sumpah setia pada Kompeni sebelum memulai menjalankan tugasnya masing-masing.
Pasal 4
sebelum memperoleh persetujuan para Kompeni, Sri Sultan tidak sanggup mengangkat atau memberhentikan Bupati dan Pepatih Dalem. Intinya semua keputusan ada di tangan Dewan Hindia Belanda, Sultan tidak punya kuasa penuh terkait pemberhentian atau pemberlanjutan patih.
Pasal 5
Ketika ada peperangan, bupati yang memihak kompeni akan mendapat pengampunan dari Sri Sultan.
Pasal 6
Terkait penyerahan Sri Sultan Sri Sunan Paku Buwono II kepada Kumpeni dalam Contract-nya pada tanggal 18 Mei 1746, maka sultan tidak berhak menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran, yang telah diserahkan oleh . Sebaliknya Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya.
Pasal 7
Sri Sultan akan memberi derma pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 8
Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan masakan dengan harga tertentu kepada Kompeni.
Pasal 9
Sultan berjanji akan memenuhi semua jenis perjanjian yang sebelumnya pernah dilakukan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan Kompeni, terlebih lagi perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749.
Isi Perjanjian Salatiga
Beberapa poin penting dari perjanjian salatiga diantaranya:
1. Pangeran Sambernyawa memperoleh setengah daerah Surakarta yang meliputi beberapa daerah diantaranya Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.
2. Walaupun memperoleh beberapa wilayah kekuasaan, tetap saja para Penguasa di wilayah Mangkunegaran tidak berhak untuk memperoleh gelar panggilan Sunan atau Sultan. Yang diperbolehkan dan diperkenankan yaitu gelar panggilan Pangeran atau Adipati.
Demikianlah materi ihwal isi perjanjian bongaya, giyanti, dan perjanjian salatiga. Semoga bermanfaat, Terima Kasih.
Isi Perjanjian Bongaya